Akuntansi Pemerintahan Dan Ruang Lingupnya

1.1 Perkembangan Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu cabang dari bidang akuntansi yang sudah cukup lama dikenal di negara-negara maju, khususnya di Amerika Serikat. Hal ini terbukti, karena sej ak tahun 1921, Amerika Serikat telah memiliki Undang-undang Budget and Accounting Act tahun 1921) yang kemudian pada tahun 1950 disempumakan menjadi Budget and Accounting Procedure Act tahun 1950. Pada intinya dalam Undang undang tersebut telah diatur mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik akuntansi pemerintahan di Amerika Serikat, misalnya adanya ketentuan yang mengharuskan kepada Kepala GAO (Governmen tal Accounting Office/Comptroller General) untuk menetapkan:

1. Formulir, sistem dan prosedur mengenai penyediaan dana dan akuntansi dana pada badan-badan federal;
2. Prinsip-prinsip, standar dan persyaratan akuntansi lainnya yang harus dilaksanakan oleh badan-badan federal, termasuk integrasi akuntansi antara eksekutif dan Treasury Department.

Selama ini praktik akuntansi pemerintahan yang dikenal di Indonesia lebih banyak bersumber pada ICS (Indische Comptabiliteits Wet), yang dalam hal ini tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan pelaksanaan APBN (Angaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sedangkan akuntansi pemerintahan dalam arti akuntansi dana, bare dikenal di Indonesia pada sekitar tahun 1980. Sejak itu perhatian terhadap perkembangan akuntansi pemerintahan mulai terlihat menonjol. Di berbagai lembaga pendidikan tinggi, baik pendidikan tinggi negeri maupun pendidikan tinggi swasta mulai dikenalkan matakuliah akuntansi pemerintahan (akuntansi dana) dan pada saat ini matakuliah akuntansi pemerintahan telah menjadi mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa yang mengambil bidang studi ekonomi jurusan akuntansi. Selain itu, matakuliah akuntansi pemerintahan pada saat ini juga telah diujikan sebagai mataujian negara bagi pan mahasiswa perguruan tingi swasta dan mataujian negara akuntansi (UNA) bagi mahasiswa yang akan mengambil gelar profesi (akuntan). Sehingga mulai saat itu mulai dikenal pula berbagai buku yang berkaitan dengan bidang akuntansi pemerintahan. Berbagai kondisi tersebut di atas jelas sangat mendorong semakin dikenalnya akuntansi pemerintahan di Indonesia.

1.2 Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Usaha

Pada dasarnya akuntansi pemerintahan adalah sama dengan bidang akuntansi lainnya (misalnya akuntansi untuk perusahaan). Perbedaan di antara keduanya terutama terletak pada obyek yang dipelajarinya. Akuntansi perusahaan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perusahaan yang bertujuan mencari laba. Sesuai dengan sifat dan tujuan perusahaan, maka akuntansi perusahaan memiliki karakteristik tersendiri. Sedangkan akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan Iembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan mencari laba. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu diperhatikan beberapa kondisi sehubungan dengan perbedaan karakteristik antara akuntansi perusahaan dengan akuntansi pemerintahan, yaitu:

1. Kegiatan pemerintah tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba, sedangkan kegiatan perusahaan jelas diarahkan pada usaha untuk memperoleh laba (profitability).

2. Tujuan utama kegiatan pemerintah adalah untuk memberikan jasa jasanya bagi masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang secara sosial dianggap perlu.

arena terdapat beberapa perbedaan kondisi seperti tersebut di atas, maka berakibat pula pada perbedaan dalam beberapa hal sebagai berikut:

l. Sasaran utama pelaporan dunia usaha adalah memberikan informasi mengenai penghasilan (earnings) dan unsur-unsurnya. Akuntansi pemerintahan tidak bertujuan untuk melaporkan laba, karena tujuannya memang bukan itu. Anggota masyarakat atau organisasi yang menyumbang sumber daya bagi organisasi pemerintah tidak mengharapkan akan menerima return on investment atau return of investment.

2. Laporan akuntansi pemerintahan lebih mengutamakan apakah ketentuan Undang-undang yang mengaturnya benar-benar telah dipatuhi. Oleh sebab itu secara formal anggaran yang telah disetujui yang telah merupakan dana (fund) dicatat dalam perkiraan yang tersedia untuk masing-masing dana dalam suatu tahun anggaran (budgetary accounting). Akuntansi dana ini merupakan satu cara pengendalian yang umum, yang memungkinkan pembandingan secara tents menerus antara anggaran dengan penjadwalan tersedianya anggaran (allot ments), pembagian anggaran (appropriation) untuk bagian-bagian organisasi pemerintah dan berapa banyak ikatan yang telah dibuat (encumbrances). Struktur perkiraan yang unik dipergunakan, dan pencatatan-pencatatan yang khas dirancang agar diperoleh kepastian apakah dana yang tersedia memang dipungut dan dipakai sesuai dengan ketentuan yang ada untuk dana tersebut.

Dilihat dari segi teori akuntansi, menurut Lalu Hendry Yujana secara fungsional teori dan praktek akuntansi pemerintahan dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bidang, yaitu:'

1. Teori dan praktek akuntansi bisnis (Business Accounting);
2. Teori dan praktek akuntansi organisasi yang tidak mencari laba (Non Profit Organization), dan akuntansi pemerintahan (Governmental Ac counting);
3. Teori dan praktek akuntansi sosial (Social Accounting).

Sementara itu menurut Revrisond Baswir2, bidang-bidang akuntansi secara keseluruhan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu: akuntansi perusahaan, akuntansi nasional, dan akuntansi perusahaan. Lebih lanjut pengelompokan bidang akuntansi tersebut digambarkan sebagai berikut:



GAmbarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr



1.3 Karakteristik dan Bentuk Urganisasi Yang Tidak Bertujuan Mencari Laba

Pemerintah dan organisasi-organisasi yang bertujuan tidalc mencari laba mempunyai karakteristik sebagai berikut:
a. Motif untuk mendapatkan keuntungan tidak terkait secara langsung dengan tujuan pembentukan dan kegiatan yang dilakukan;
b. Organisasi non profit biasanya dimiliki oleh sejumlah orang secara kolektif; hak pemilikan tidak dapat dibuktikan melalui pemilikan saham secara individual yang dapat diperjualbelikan atau dipertukarkan;
C. Kontribusi sumber dana (keuangan) terhadap organisasi tidak dapat dikaitkan secara langsung atau secara proporsional dengan sejumlah barang atau jasa; dan d. Sebagian besar keputusan yang diambil didasarkan atas konsensus (kesepakatan bersama) melalui pemungutan suara.

Sedangkan bentuk-bentuk organisasi pemerintahan dan organisasi non profit bisa diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Pemerintahan (Governmental): pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan dan lain-lain.
2. Lembaga-lembaga pendidikan (Educational): taman kanak-kanak, SMP, SMA, Akademi dan Universitas).
3. Kesehatan dan kesejahteraan (Health and Welfare): rumah sakit, puskesrnas, PMI, aanti asuhan).
4. Lembaga-lembaga Keagamaan (Religious): Gereja, Masjid, dan lain-lain
5. Lembaga Amal (Charitable): Yayasan Supersemar, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila dan lain-lain.
6. Lembaga Penyumbang Dana (Foundations): organisasi yang memberikan bantuan di berbagai lembaga pendidikan, organisasi
keagamaan atau lembaga amal.

1.4. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan Pada dasarnya akuntansi pemerintahan adalah suatu prosedur akuntansi yang telah disusun sedernikian rupa agar dapat dilakukan monitoring (pemantauan) secara terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran dengan tujuan agar dapat diketahui cara penciptaan, pengurusan dan pemantauan terhadap kepatuhan penggunaan dana. Berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang menjadi obyek dalam bidang akuntansi pemerintahan adalah dana. Sehingga akuntansi pemerintahan seringkali disebut dengan istilah akuntansi dana.

Dalam praktik sesungguhnya, unit organisasi yang menggunakan akuntansi dana sebagai dasar dalam pelaksana.an kegiatan pernbukuannya tidak hanya organisasi pemerintahan saja, melainkan juga unit organisasi lainnya yang rnempunyai karakteristik hampir sama dengan unit organisasi pemerintah, misalnya: Lembaga-lembaga Pendidikan, Lembaga-lembaga Keagamaan dan lain-lain. Sehingga untuk menyebut akuntansi dana sering pula digunakan istilah lainnya misalnya Akuntansi Untuk Badan Non Usaha (Akuntansi Untuk organisasi Bukan Pencari Laba) atau Accounting for Non Business atau Accounting for Non Commercial atau Accounting for Non Profit Organization. Namun dernikian karena unit organisasi pemerintahan biasanya merupakan
unit organisasi yang terbesar diantara berbagai unit organisasi bukan pencari laba lainnya, maka penggunaan istilah Akuntansi Pemerintahan sebenarnya merupakan penyederhanaan dari berbagai istilah la.innya.

Berdasarkan berbagai uraian di atas maka selanjutnya dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai karakteristik akuntansi pemerintahan sebagai berikut:

1 . Karena keinginan mengejar laba tidak inheren di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan rugi laba tidak perlu dilakukan;
2. Karena lembaga pernerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi juga tidak perlu dilakukan;
3. Karena sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem akuntansi negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara dengan negara yang lain, tergantung pada sistem pemerintahannya; dan
4. Karena fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk mencatat, menggolong-golongkan, meringkas dan melaporkan pelaksanaan
anggaran negara, maka penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari rnekanisme pengurusan keuangan negara serta sistem anggaran negara.

1.5 Tujuan Akuntansi Pemerintahan dan Pelaporan Keuangan

Menurut American Accounting Association, tujuan akuntansi untuk setiap bentuk organisasi adalah untuk menyediakan informasi bagi:
1. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas, termasuk pengidentifikasian terhadap berbagai keputusan penting dan penentuan sasaran serta tujuan organisasi.
2. Pengarahan dan pengendalian sumber daya manusia dan bahan baku secara efektif.
3. Pengurusan dan pelaporan penyirnpanan berbagai sumber daya.
4. Pemberian kontribusi agar dapat tercapai efektivitas organisasi, baik untuk organisasi yang berorientasi laba maupun yang tidak, dalam rangka memenuhi kebutuhan serta permintaan seluruh masyarakat untuk tujuan pengendalian sosial fungsi-fungsi mereka.

Dalam SFAC No. 4(Statement of Financial Accounting Concepts No. 4) dinyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan untuk organisasi-organisasi non-business (Not For Profit Organization (NFPO)/organisasi bukan pencari laba) adalah untuk dapat menyediakan informasi yang akan berguna untuk menyajikan dan menyediakan berbagai informasi yang potensial kepada para pemakai informasi lainnya di dalam:

1. Pembuatan keputusan secara rasional mengenai alokasi berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi.
2. Penentuan jumlah jasa yang dapat disediakan oleh NFPO dan kemampuannya untuk melanjutkan penyediaan jasa-jasa tersebut.
3. Penentuan mengenai bagaimana menilai tanggung jawab para manajer NFPO dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan prestasinya.


I JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT INI:

1. Jelaskan sifat-sifat lembaga pemerintahan !
2. Buatlah definisi akuntansi pemerintahan!
3. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi bentuk akuntansi pemerintahan?
4. Jelaskan karakteristik akuntansi pemerintahan
5. Jelaskan persarnaan antara organisasi non profit dengan organisasi yang berorientasi laba!
6. Meskipun konsep dalam akuntansi pemerintahan banyak yang sama dengan konsep yang digunakan dalam akuntansi dunia usaha, namun demikian terdapat beberapa perbedaan konsep yang perlu diperhatikan. Jelaskan !
7. Jelaskan bentuk-bentuk organisasi yang tidak bertujuan mencari laba!


II. JAWABLAH BENAR (B) ATAU SALAH (S) PERNYATAAN BER/KUT INI:

1. Pengertian akuntansi pemerintahan sebenarnya sama dengan accounting for non business, accounting for non commercial, accounting for non profit organization dan fund accounting.
2. Sasaran utama pelaporan dalam akuntansi pemerintahan adalah untuk memberikan informasi mengenai penghasilan dan unsur-unsurnya.
3. Prinsip akuntansi yang digunakan dalam organisasi pemerintahan adalah sama dengan yang digunakan dalam akuntansi dunia usaha.
4. Karena akuntansi pemerintahan menyangkut kegiatan dalam organisasi yang berukuran sangat besar, maka akuntansi pemerintahan tergolong dalam kelompok akuntansi makro.
5. Pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan kepada organisasi non profit harus menerima imbalan langsung atau proporsional.
6. Konsep matching (penandingan pendapatan dan biaya) pada organisasi usaha dan organisasi non profit adalah sama.
7. Kesatuan akuntansi dana belanja (Expendable Fund) lebih tepat digunakan untuk unit organisasi yang tidak berorientasi laba.
8. Sedangkan kesatuan akuntansi dana yang tidak dapat dibelanjakan (Nonexpendable Fund) lebih tepat digunakan untuk unit organisasi yang berorientasi laba.
9. Konsep akuntansi yang digunakan dalam akuntansi dunia usaha banyak yang sarna dengan konsep akuntansi yang digunakan dalarn organisasi bukan pencari laba.
10. Dalarn organisasi pemerintahan tidak dimungkinkan untuk memiliki suatu unit organisasi tertentu yang diarahkan untuk dapat memperoleh laba.

III. PILIHLAH JAWABAN YANG PALING TEPAT DI ANTARA ALTERNATIF JAWABAN YANG TERSEDIA.
Bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba disebut:
A. Akuntansi Nasional
B. Akuntansi Pemerintahan
C. Akuntansi Perusahaan
D. Akuntansi Keuangan
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

2. Berikut ini adalah sifat-sifat khas lembaga pemerintahan menurut Edward S. Lyn, kecuali:
A. Keinginan mengejar laba tidak inheren didalam usaha dan kegiatannya
B. Tidak dimiliki secara pribadi akan tetapi secara kolektif oleh seluruh warga negara
C. Sumbangan masyarakat terhadap pemerintah, seperti pajak tidak ada hubungannya secara langsung dengan jasa yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat
D. Sistem pemerintahan bersifat sentralisasi
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

3. Berikut ini adalah faktor-faktor yang rrrempengaruhi bentuk akuntansi pemerintahan, kecuali:
A. Mekanisme pengurusan keuangan negara
B. Jumlah daerah otonom
C. Sistem pemerintahan
D. Sistem anggaran negara
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

4. Sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia bersifat:
A. Republik
B. Kesatuan
C. Sentralisasi
D. Desentralisasi
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

5. Sedangkan sistem pemerintahan yang berlaku di Amerika bersifat:
A. Republik
B. Kesatuan
C. Sentralisasi
D. Desentralisasi
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

6. Pengertian akuntansi pemerintahan sebenarnya adalah:
A. Penerapan akuntansi dalam pengelolaan bank-bank miiik pemerintah
B. Penerapan akuntansi dalam pengelolaan badan-badan usaha milik negara
C. Penerapan akuntansi dalam pengelolaan barang-barang milik negara
D. Penerapan akuntansi dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pada saat pelaksanaan anggaran negara
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

7. Berikut ini adaiah karakteristik akuntansi pemerintahan, kecuali:
A. Pencatatan rugi-laba tidak perlu dilakukan
B. Pencatatan pemllikan pribadi tidak perlu dilakukan
C. Akuntansi pernerintahan untuk setiap negara selalu sama
D. Mekanisme akuntansi pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan negara serta sistem anggaran negara
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

8. Pernyataan manakah yang benar dari pernyataan-pernyataan berikut dalam hubungannya dengan karakteristik akuntansi pemerintahan
A. Karena tidak bermotif laba, akuntansi pernerintahan tidak dapat menggunakan prinsip akuntansi perusahaan kornersial
B. Pemilikan suatu unit pemerintahan ditunjukkan oleh proporsi dana yangn disediakan oleh distributor
C. Akuntansi pemerintahan tidak mempunyai persamaan akuntansi
D. Akuntansi pemerintahan sama dengan akuntansi kas
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

9. Laporan keuangan unit-unit pemerintah bias anya tidak dikonsolidasi seperti pada perusahaan komersial. Hal ini disebabkan:
A. Pemerintah menggunakan anggaran berimbang
B. Pemerintah secara keseluruhan merupakan kesatuan ekonomik
C. Akuntansi pemerintahan pada urnumnya menggunakan pendekatan banyak kesatuan (multiple entities), sehingga laporan keuangan secara keseluruhan bukan merupakan laporan konsolidasi
D. Tiap unit pemerintah rnempunyai karakteristik yang khusus sehingga sulit untuk mengadakan konsolidasi
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

10. Karakteristik organisasi pemerintahan yang membedakan dengan organisasi perusahaan adalah:
A. Tidak ada pemilikan secara langsung terhadap sumber ekonomis yang ada dalam unit organisasi tersebut
B. Berusaha dalam rnenghasilkan barang dan jasa
C. Bertujuan mencari laba
D. Investasi ke dalam organisasi bersifat sukarela
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

11. Pernyataan berikut ini benar dalam kaitannya dengan NFPO (Not for Profit Organization), kecuali:
A. Pada organisasi yang tidak mencari keuntungan, penen-tuan beban pemakai jasa berdasarkan permintaan dan penawaran.
B. Barang/jasa yang diberikan lebih bersifat monopolistic
C. Pendapatan atas pemberian jasa kadang hanya menutup sebagian biaya yang dikeluarkan untuk memberikan jasa tersebut.
D. Fenentuan beban pemakai jasa lebih berdasarkan cost barang/jasa yang diberikan.
E. Semua kegiatan operasi NFPO banyak dipengaruhi oleh ketetapan hukum, kontrak dan persyaratan.

12. Akuntansi dana biasanya digunakan untuk organisasi yang tidak bertujuan mencari laba semata-rnata. Yang mana dari organisasi berikut ini yang tidak terrnasuk Not For Profit Organization:
A. Yayasan jantung
B. Universitas/akademi
C. Perusahaan asuransi
D. Rumah Sakit
E. Panti Asuhan

13. Berikut ini merupakan ciri-ciri NFPO, kecuali:
A. Pihak penyumbang sumber keuangannya tidak perlu menerima barang secara langsung dan dalam jumlah yang proporsional
B. Pemilikan tidak dibuktikan dengan saham yang dimiliki secara indi vidual
C. Memberikan barang dan j asa kepada masyarakat selama sumbersumber memungkinkan.
D. Pemerintah mempunyai kekuasaan unik untuk memaksa menyumbangkan sumber keuangannya secara tidak disengaja melalui perpajakan untuk tujuan utama memperbesar sumber kekayaan.
E. Semua jawaban di atas merupakan ciri-ciri NFPO

14. Dibandingkan dengan unit organisasi perusahaan, manakah dari faktor berikut ini yang merupakan kesarnaan karakteristik antara unit pernerintah dan perusahaan komersial?
A. Laba sebagai ukuran prestasi
B. Menghasiikan barang dan jasa
C. Kontribusi laba bersifat sukarela
D. Pernilikan proporsional dengan kontribusi modal
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

15. Dibandingkan dengan unit organisasi perusahaan, manakah berikut ini yang merupakan perbedaan karakteristik akuntansi pemerintahan ?
A. Motif mencari laba
B. Persaingan pasar (open competition)
C. Kontribusi modal bersifat sukarela (voluntary)
D. Pemilikan proporsional dengan kontribusi modal
E. Semua faktor di atas merupakan faktor yang membedakan.

16. Unit pemerintah biasanya berbeda karakteristiknya dengan perusahaan, karena perusahaan:
A. Menghasilkan barang atau jasa
B. Menerapkan teknik manajemen profesional
C. Memperoleh modal dari masyarakat
D. Mengeluarkan obligasi untuk membiayai operasi
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar.

17. Dani segi kesatuan usaha (entity concept), akuntansi perusahaan berbeda dengan akuntansi pemerintahan dalam hal:
A. Akuntansi perusahaan menggunakan banyak kesatuan (multiple entities)
B. Akuntansi pemerintahan menggunakan kesatuan tunggal (single entity)
C. Akuntansi pemerintahan menggunakan pembentukan kesatuan atas dasarkesatuan ekonomis sehinggabeberapa kesatuan dalam ha1 tertentu harus dikonsolidasi
D. Akuntansi pemerintahan menggunakan banyak kesatuan (multiple entities) sehingga laporan keuangan secara keseluruhan bukan
merupakan laporan konsolidasi.
E. Akuntansi perusahaan menggunakan business entity

18. Ketentuan jumlah rupiah belanja maksimum yang ditetapkan oleh pihak legislatip (misal DPR) disebut dengan:
A. Allotment
B. Appropriation
C. Allocation/Apportionment
D. Semua jumlah rupiah belanja A, B dan C ditetapkan badan legislatip
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

19. Dalam akuntansi pemerintahan dikenal adanya istilah ALLOTMENT yang dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai:
A. Pembagian anggaran
B. Ikatan yang telah dibuat
C. Dana
D. Penjadwalan tersedianya anggaran
E. Anggaran belanja yang telah disetujui

20. Peri.ncian anggaran belan j a yang didasarkan atas waktu pengeluarannya disebut:
A. Encumbrances
B. Appropriation
C. Unexpended Appropriation
D. Allotment
E. Expenditure

21. Manakah di antara istilah berikut ini yang rnenunjukkan biaya sesungguhnya (realisasi):
A. Expenditures
B. Appropriation
C. Encumbrances
D. Allotment
E. Fund Balances

22. Pelaksanaan terjadinya kontrak/pesanan oleh pihak pemerintah dengan pihak luar dicatat dengan mengkredit:
A. Encumbrances
B. Appropriation
C. Expenditures
D. Reserve for Encumbrances
E. Fund Balances

23. Dibandingkan dengan unit organisasi perusahaan, manakah dari faktor berikut ini yang merupakan karakteristik akuntansi pemerintahan ?
A. Motif mencari laba
B. Persaingan pasar (open competition)
C. Kontribusi modal bersifat sukarela (voluntary)
D. Pemilikan proporsional dengan kontribusi modal
E. Semua faktor di atas merupakan faktor yang membedakan

24. Unit pemerintah biasanya berbeda karakteristiknya dengan perusahaan, karena perusahaan:
A. Menghasilkan barang atau jasa
B. Menerapkan teknik manajemen profesional
C. Memperoleh modal dari masyarakat
D. Mengeluarkan obligasi untuk membiayai operasi
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

25. Instansi organisasi di Amerika Serikat yang bertugas untuk mengeluarkan publikasi mengenai pelaporan, pemeriksaan dan pencatatan untuk akuntansi pemerintahan adalah :
A. AICPA
B. AAA
C. AHA
D. NCGA
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

26. Allocation/Apportionment dapat diartikan sebagai pengalokasian, penyediaan/penjadwalan yang dalam akuntansi pemerintahan RI diatur oleh:
A. DPR dengan UUAPBN
B. Presiden dengan KEPPRES
C. Menteri dengan Peraturan Menteri
D. Dirjen dengan Surat Keputusan
E. Semua jawaban di atas tidak yang benar

27. Statement 1 The NCGA yang terbit pada tahun 1979 telah menetapkan beberapa prinsip dasar akuntansi dan pelaporan yang dapat diberlakukan pada satuan Pemerintah. Jurnlah prinsip dasar tersebut adalah:
A. 10
B. 11
C. 12
D. 13
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

28. Dalam Fund Accounting jumlah anggaran belanja maksimum yang telah disetujui dan disahkan disebut:
A. Encumbrances
B. Allotment
C. Appropriations
D. Expenditure
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

29. Manakah di antara istilah berikut ini yang menunjukkan biaya sesungguhnya (realisasi):
A. Expenditure
B. Appropriation
C. Encumbrances
D. Allotment
E. Fund Balances

30. Pelaksanaan terjadinya kontrak/pesanan oleh pihak pemerintah dengan pihak luar dicatat dengan mengkredit:
A. Encumbrances
B . Appropriation
C. Expenditures
D. Reserve for Encumbrances
E. Fund Balances

31. Estimated revenues merupakan:
A. Proprietary Accounts
B. Budgetary Accounts
C. Nominal Accounts
D. Real Accounts
E. Nominal Proprietary Accounts

32. Sedangkan perincian anggaran belanja, yang didasarkan atas waktu pengeluaran disebut:
A. Encumbrances
B. Allotments
C. Appropriations
D. Expenditures
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

33. Salah satu perbedaan antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi untuk perusahaan pencari laba (commercial accounting) adalah bahwa:
A. Tidak mencatat biaya depresiasi dalam berbagai dananya (Fund)
B. Selalu membentuk dan menyelenggarakan self balancing account untuk tiap dananya
C. Hanya menggunakan dasar tunai (cash basis) di dalam akuntansinya
D. Hanya menggunakan dasar waktu (accrual basis) di dalam akuntansinya
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

34. Pada tahun 1968 NCGA telah mengajukan beberapa prinsip dasar untuk akuntansi pemerintahan yang jumlahnya:
A. 11
B. 13
C. 15
D. 17
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

35. Apabila kegiatan dari dana pemerintah untuk periode waktu tertentu telah dicatat, data yang dihasilkan dibutuhkan untuk tujuan berikut ini:
A. Pelaporan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
B. Pelaporan keadaan keuangan dari kesatuan pemerintahan pada akhir tahun
C. Laporan mengenai perubahan dari sumber dana belanja
D. Pelaporan yang sesuai dengan GAAP (Generally Accepted Account ing Principles) dan ketentuan hukum
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

36. Dasar pengukuran yang digunakan perusahaan yang non komersial adalah:
A. Business Entity
B. Capital Maintenance Concept
C. Continuity of Activity Concept
D. Fund Flow Concept
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

37. Dasar pengukuran yang dipergunakan dalam perusahaan komersial adalah:
A. Capital Maintenance Concept
B. Continuity of Activity Concept
C. Fund Flow Concept
D. Cost Attach Concept
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

38. Allotment (penjadwalan anggaran) dapat digunakan sebagai tolok ukur:
A. Ketelitian pencatatan
B. Posisi keuangan unit pemerintah
C. Keberhasilan suatu program
D. Kecepatan penyerapan dana
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

39. Manakah diantara tahap berikut ini yang pertama kali dilakukan di dalam pembelian barang dan jasa:
A. Appropriation
B. Encumbrances
C. Budget
D. Expenditure
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

40. Manakah diantara istilah berikut ini yang menunjukkan biaya sesungguhnya (bukan merupakan taksiran biaya):
A. Expenditure
B. Appropriation
C. Expense
D. Encumbrances
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

41. Anggaran Dana Umum yang sudah disahkan akan dibukukan dengan cara mendebitpendapatan yang ditaksir (estimated revenue) dan mengkreditappro priation. Apabila terjadi selisih diantara keduanya maka akan dicatat dalam:
A. Expenditure
B. Revenue
C. Rugi Laba
D. Fund Balance (Saldo Dana)
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

42. Pelaksanaan terjadinya pesanan/ikatan/kontrak oleh pihak pemerintah dengan pihak ketiga dicatat dengan mendebit:
A. Encumbrances
B. Appropriation
C. Reserve for Encumbrances
D. Expenditure
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

43. Pengertian appropriation dalam akuntansi pemerintahan adalah:
A. Anggaran Pendapatan
B. Pengeluaran
C. Pengkaitan (pesanan) yang telah dilakukan
D. Anggaran Belanja
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar

44. Estimated revenue merupakan:
A. Riel Accounts
B. Proprietary Accounts
C. Budgetary Accounts
D. Nominal Proprietary Accounts
E. Semua jawaban di atas tidak ada yang benar